Ambon (Antara Maluku) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar menyatakan peta kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS), baik di kementerian, provinsi maupun kabupaten dan kota, sedang dianalisis.

"Analisis kebutuhan PNS secara menyeluruh perlu dilakukan, karena untuk jabatan atau tenaga tertentu mengalami kelebihan, sedangkan di biang lainnya malah mengalami kekurangan," kata Menpan di sela-sela Rakernas kepala bappeda se- Indonesia,  di Ambon, Kamis.

Menpan yang berkunjung ke Ambon dalam rangka menjadi pembicara pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kepala Bappeda se-Indonesia, menegaskan, selain peta kebutuhan PNS juga sedang dilakukan pemetaan terhadap jabatan yang ada di pemerintahan.

"Peta kebutuhan PNS dan jabatan ini sangat diperlukan untuk mengetahui potensi yang dibutuhkan dalam kerangka penataan aparatur dan reformasi birokrasi pemerintahan," katanya.

Guna mendukung pendataan itu, saat ini Kementerian PAN sedang melakukan pelatihan terhadap 4.200 tenaga analisis dan diharapkan pelatihannya selesai Maret mendatang.

"4.200 tenaga analisis ini baru sepertiga dari jumlah tenaga profesional yang dibutuhkan untuk melakukan analisis peta kebutuhan PNS dan jabatan di seluruh Indonesia," katanya.

Ribuan tenaga profesional ini yang akan bertugas melakukan analisis kebutuhan PNS dan jabatan di masing-masing provinsi serta kabupaten dan kota dan diharapkan rampung dalam waktu singkat, dan hasilnya akan digunakan untuk penataan dan reformasi birokrasi.

Menteri Azwar Abubakar menegaskan, pengangkapan PNS baru tahun 2012 hanya berkisar 60 ribu hingga 70 ribu orang per tahun, atau mencapai 50 persen dari total jumlah pegawai yang pensiun sebanyak 125 ribu hingga 130 ribu per tahun.

"Jadi PNS yang diangkat hanya 60.000-70 ribu saja atau 50 persen dari jumlah pegawai yang pensiun mencapai 125 ribu hingga 130 ribu dan lebih banyak diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, kuota sisanya bisa dimanfaatkan untuk mengangkat tenaga-tenaga profesional lainnya," katanya.

Menpan juga menegaskan, Kementerian yang dipimpinnya sedang menggalakkan program birokrasi yang bersih terhadap korupsi sehingga mampu memberikan sumbangan besar bagi kemajuan bangsa dan negara.

"Penciptaan birokrasi yang bersih ini memang tidak mudah karena selain sistem korupsi yang telah 'menggurita' juga dipengaruhi hal-hal politik, penghasilan yang kurang. Tetapi komitmen menciptakan pemerintahan dan birokrasi yang bersih harus dilakukan," katanya.

Editor: John Nikita
COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Kirim Komentar