Ambon, 2/4 (AntaraMaluku) - Pemerintah Pusat akan mengalokasikan anggaran tambahan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan antarnegara, termasuk di Maluku pada tahun anggaran 2017.
"Pemerintah Pusat telah menyetujui tambahan anggaran untuk membangun dan meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas yang berada di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) atau perbatasan dengan negara tetangga, termasuk di Maluku," kata Kadis Kesehatan Maluku, Meikyal Pontoh, di konfirmasi, di Ambon, Sabtu.
Khusus untuk Puskesmas di kabupaten Maluku Barat Daya(MBD) seperti di Pulau Lirang, mulai tahun anggaran 2017 masuk skala prioritas untuk memperoleh tambahan anggaran, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dioptimalkan.
Meikyal mengatakan, alokasi anggaran tambahan tersebut berdasarkan keputusan bersama dalam Rapat Kerja (Raker) Kesehatan Nasional Bidang kesehatan yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (31/3).
Raker tersebut dihadiri Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah (DJPK), Kementrian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas, Subandi serta Kepala BKKBN Pusat, Surya Chandra Surapaty.
Raker tersebut juga dihadiri Kepala Dinas kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota serta Direktur Rumah Sakit seluruh Indonesia.
Menurut Meikyal, setelah dirinya menjelaskan tentang perkembangan dan kondisi kesehatan di Maluku yang berciri kepulauan, khususnya daerah perbatasan dengan negara tetangga, maka berbagai kementerian menyetujui alokasi anggaran tambahan untuk peningkatan pelayanan kesehatan di daerah ini.
Dia juga mengakui telah memaparkan kondisi kesehatan di kawasan perbatasan, khususnya di kabupaten MBD yang dekat dengan negara tetangga Timor Leste, di mana akses pelayanan masih sangat terbatas dikarenakan tidak didukung sarana transportasi dan komunikasi yang memadai.
Dampaknya, banyak warga yang mengalami kasus kedaruratan, lebih memilih berobat ke Timor Leste, karena jaraknya yang relatif dekat dengan waktu tempuh dua jam hanya dengan menggunakan perahu maupun longboat.
Apalagi, masyarakat kedua daerah tersebut juga memiliki hubungan pertalian saudara serta adat dan budaya.
"Berdasarkan paparan tersebut, maka pimpinan sejumlah kementerian bersepakat mengalokasikan anggaran tambahan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan Puskesmas yang berada di perbatasan wilayah Maluku pada tahun anggaran 2017," tandasnya.
Dia berharap, bantuan pemerintah pusat tersebut mengatasi permasalahan kesehatan di Maluku, terutama di daerah perbatasan.
12 Puskesmas
Meikyal mengemukakan, di Maluku terdapat 12 Puskesmas yang berada di tiga kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste yakni Maluku Tenggara Barat (MTB), MBD dan kepulauan Aru.
Pada 12 Puskesmas tersebut telah ditempatkan tenaga kesehatan, termasuk dokter yang tergabung dalam Tim Nusantara Sehat sebanyak 75 orang dengan masa tugas selama dua tahun.
"Gaji serta tunjangan mereka ditanggung langsung oleh negara melalui APBN Kementerian Kesehatan. Mereka bertugas untuk menangani berbagai masalah kesehatan yang dialami warga pada daerah-daerah perbatasan tersebut," katanya.
Namun, tenaga kesehatan yang tergabung dalam Tim Nusantara Sehat tersebut tidak dapat bekerja optimal karena berbagai keterbatasan yang ada di wilayah daerah perbatasan, diantaranya listrik yang belum tersedia pada 12 puskesmas tersebut, sehingga berbagai alat kesehatan (alkes) yang didistribusikan pada 12 Puskesmas tersebut tidak dapat dioperasikan dan dimanfaatkan.
Selain itu, banyak kasus kegawat daruratan terpaksa tidak dapat ditangani maupun dirujuk ke rumah sakit terdekat karena tidak tersedia sarana transportasi reguler yang dapat digunakan setiap saat.
Sarana transportasi berupa kapal perintis maupun milik Pelni yang menjangkau pulau-pulau terluar di MTB, Kepulauan Aru dan MTB hanya dua minggu sekali, sedangkan penergangan ke Kisar, Tiakur, kabupaten MBD maupun Dobo, Kepulauan Aru belum terjadwal dengan baik.
"Begitu pun program telemedicine atau pelayanan kesehatan jarak jauh tidak dapat diterapkan di daerah-daerah perbatasan karena tidak tersedia sarana dan prasarana komunikasi, padahal program ini dimaksudkan untuk membantu dan mempercepat penanganan kasus kedaruratan oleh tenaga kesehatan yang berada di daerah yang jauh," katanya.
Pemerintah akan Bangun Puskesmas di Perbatasan Maluku
Minggu, 3 April 2016 16:34 WIB