Ambon, 26/9 (Antara Maluku) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Senin, menggelar Forum Group Discussion (FGD) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Asisten II Pemkot Ambon, Novel Masuku mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah satu isu yang krusial dan strategis.
Pertimbangannya karena perbaikan kualitas pelayanan setiap tahun cenderung lambat dibandingkan perubahan perbaikan.
"Hal ini berbanding terbalik dengan tingginya ekspetasi masyarakat. Perubahan pelayanan publik memiliki dampak yang luas terhadap aspek dalam kehidupn ekonomi, politik, sosial budaya, sehingga perubahan pada praktek penyelengaraan menjadi lokomotif bagi upaya perbaikan menuju "good governance"," ujar Novel.
Menurut dia, dalam kehidupan ekonomi perbaikan pelayanan publik dapat memperbaiki iklim investasi yang diperlukan guna peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Buruknya pelayanan publik sering menjadi variabel yang dominan memperngaruhi penurunan investasi dan berakibat pada pemutusan hubungan kerja di sektor privat dan berkembangnya pengangguran.
Kehidupan politik, perbaikan pelayanan publik juga berimplikasi dalam memperbaiki tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Buruknya pelayanan pubik menjadi salah satu variabel penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
"Krisis kepercayaan masyarakat, teraktualisasi dalam bentuk protes dan demonstrasi yang cenderung tidak sehat menunjukan kefrustasian publik terhadap pemerintah. Jadi perbaikan pelayanan publik yang semakin baik dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah dapat dibangun kembali," katanya.
Novel menyatakan, sementara itu di sektor sosial budaya buruknya pelayanan publik mengakibatkan terganggunga psikologi masyarakat yang terindikasi dari berkurangnya rasa saling menghargai di kalangan masyarakat.
"Akibat yang sangat buruk terlihat melalui aksi kerusuhan dan tindakan anarkis di berbagai daerah, termasuk kota Ambon di masa lampau," ujarnya.
Ia mengakui, masyaraat selaku pengguna pelayanan tertentu mengharapkan saat memasuki ruang pelayanan publik seperti Puskesmas, kelurahan atau dinas tertentu untuk mengurus pelayanan publik akan mendapatkan pelayanan yang ramah dari petugas.
"Pelayanan yang ramah dilakukan dengan sapaan, senyuman, sambutan tutur kata yang menyejukkan hati masyarakat pengguna , tetapi semua itu masih jauh dari harapan masyarakat," tandasnya.
Novel menjelaskan, Pemkot Ambon memandang perlu melakukan perbaikan sikap dan perilaku petugas pelayanan terutama di garda terdepan atau langsung berhubungan dengan masyarakat.
Melalui FGD tambahnya, dapat terwujud rumusan kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi sikap dan perilaku petugas pelayanan.
"Dengan SOP tersebut tentu dapat menjadi jaminan bagi perbaikan kualitas pelayanan publik kedepan, yang senantiasa akan diikuti dengan berbagai proses monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SOP," katanya.
Pemkot Ambon Gelar FGD Pelayanan Publik
Senin, 26 September 2016 21:36 WIB