Ternate, 28/4 (Antara Maluku) - DPRD Kota Ternate, Maluku Utara menyoroti bantuan modal terhadap pelaku usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) di daerah ini yang relatif masih minim.
"Salah satu temuan dewan dari sejumlah permasalahan pada urusan wajib bidang Koperasi dan UMKM pada tahun anggaran 2016 tercatat delapan program dan 30 kegiatan," kata anggota DPRD Kota Ternate, Mochdar Bailussy, di Ternate, Jumat.
Dia mengatakan, urusan wajib bidang koperasi dan UMKM dengan alokasi anggaran Rp2,39 miliar ternyata realisasi sampai akhir tahun anggaran 2016 hanya Rp 2,07 miliar atau 86,64 persen.
Sebab, bila dilihat dari program dan kegiatanm serta realisasi anggaran tersebut, ternyata masih ada sejumlah permasalahan yang terdapat di bidang ini.
"Masih minim bantuan modal terhadap pelaku UMKM di Kota Ternate.Apalagi, bantuan yang diberikan tidak disertai dengan pendampingan, pelatihan atau pembinaan sehingga program-program yang dilaksanakan banyak mengalami kegagalan," ujar Mochdar.
Dia mengatakan hal itu saat menyampaikan catatan dan rekomendasi DPRD Kota Ternate terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota setempat tahun anggaran 2016 dalam rapat paripurna ke-10 masa persidangan pertama tahun sidang 2017 yang dipimpin wakil ketua DPRD, Mubin A. Wahid.
Bahkan, kata Mochdar, masih minimnya serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh UMKM, karena dengan banyaknya koperasi yang sudah tidak aktif dan yang belum memiliki nomor induk koperasi (NIK).
Selain itu, masih kurangnya tenaga teknis bidang perkoperasian serta tidak aktifnya lapak binaan koperasi Gapensi di lokasi reklamasi Dufa-Dufa pantai.
Begitu pula dengan tertundanya penyetoran sewa los disamping Pasar Higenis binaan Koperasi Gakugawene atau belakang toko Makmur Utama.
"Permasalahan tersebut kemudian DPRD memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Ternate untuk dilakukan perbaikan pada tahun-tahun mendatang," tandas Mochdar.
DPRD Soroti Bantuan Modal Pelaku UMKM Minim
Sabtu, 29 April 2017 10:02 WIB