Jumat, 18 Agustus 2017

Pemerintah Diminta Pertahankan Solar Bersubsidi untuk Nelayan

id Pemerintah
Ternate, 10/8 (Antara Maluku) - Para nelayan di Provinsi Maluku Utara (Malut) meminta pemerintah mempertahankan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi untuk nelayan, karena kalau dihilangkan akan semakin membebani nelayan dalam pembelian komoditas itu.

"Dengan harga solar bersubsidi saja, nelayan sering kewalahan memenuhi kebutuhan solar saat akan melaut, apalagi kalau dihilangkan dan harga solar disesuaikan dengan harga keekonomian," kata salah seorang nelayan di Malut, Irwan Soleman di Ternate, Kamis.

Permintaan tersebut disampaikan terkait adanya usulan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kepada Pertamina untuk menghilangkan solar bersubsidi dialokasikan kepada nelayan karena lebih lebih banyak dinikmati industri.

Menurut Irwan Soleman, pemerintah justru harus menambah alokasi solar bersubsidi untuk nelayan dan memperbanyak titik atau tempat penyalurannya, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau agar semua nelayan bisa muda mendapatkannya.

Para nelayan di Malut, khususnya yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau yang jauh dari ibu kota kabupaten/kota selalu kesulitan mendapatkan solar bersubsidi, karena tiadanya tempat penyaluran solar bersubsidi seperti Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN).

Pengamat Kelautan dan Perikanan dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Mahmud Hasan, mengatakan BBM solar bersubsidi tidak boleh dihilangkan karena pemberian solar bersubsidi kepada nelayan merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para nelayan di Indonesia.

Solar bersubsidi untuk nelayan memang disinyalir banyak dijual kepada industri, tetapi untuk mengatasi hal itu sangat tidak bijak kalau kemudian menghilangkan solar bersubsidi untuk nelayan, yang justru masih sangat dibutuhkan nelayan.

"Salah satu cara yang cukup efektif untuk mencegah solar bersubsidi untuk nelayan jatuh ke pihak industri adalah memanfaatkan koperasi nelayan sebagai penyalurnya kepada nelayan, yang disertai dengan pengawasan ketat dari Pertamina dan pihak terkait lainnya," ujar Mahmud Hasan menambahkan.

Editor: John Nikita

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga