Pumpunan - Penyelamatan Terumbu Karang Kunci Kelestarian Laut

Pumpunan - Penyelamatan Terumbu Karang Kunci Kelestarian Laut

Dokumen - Seorang penyelam sedang menikmati keindahan alam bawah laut di perairan Maluku Tenggara Barat. (Gahawisri)

Jakarta, 15/9 (Antara Maluku) - Salah satu keindahan pemandangan bawah laut yang kerap dicari penyelam adalah gemerlapnya warna-warni terumbu karang yang kerap berada di dasar samudera sebuah kawasan perairan.

Namun, sebenarnya hal yang perlu diingat adalah terumbu karang bukan hanya sebuah pesona di bawah laut, tetapi juga elemen penting yang menjaga ekosistem kelautan tetap seimbang dan agar lautan tetap memiliki sumber daya yang lestari.

Karena itu, tidak mengherankan bila Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan berbagai pihak tentang pentingnya menjaga terumbu karang di berbagai daerah karena hal tersebut sangat vital bagi keberlangsungan dan kelestarian ekosistem laut nasional.

"Koral (terumbu karang) adalah tempat awal menjaga ekosistem laut," kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi.

Untuk itu, ujar dia, dengan berusaha terus memperbaiki kualitas terumbu karang dan padang lamun di kawasan perairan Indonesia juga sama dengan memastikan potensi sumber daya perikanan tetap terjaga.

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP juga menegaskan pentingnya untuk menciptakan banyak kawasan luas bagi terumbu karang agar mereka tidak dapat dirusak sehingga dapat dilestarikan sepenuhnya.

Berdasarkan data LIPI, hasil pengukuran terkini melalui pemetaan satelit, luas terumbu karang Indonesia mencapai 25.000 kilometer persegi atau sekitar 10 persen dari terumbu karang dunia.

Sementara dari total 1.064 stasiun pengamatan pada 108 lokasi di Indonesia, didapat status terumbu karang yaitu 68 titik (6,39 persen) sangat baik, 249 titik (23,4 persen) baik, 373 totol (35 persen cukup), dan 374 titik (35,15 persen) jelek.

Menurut analisis LIPI, hal itu disebabkan pemutihan terumbu karang karena kenaikan suhu air laut akibat fenomena anomali cuaca El Nino.

Pemerintah Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya antara lain dengan menjadi anggota Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF), yang terdiri atas enam negara dan memiliki kantor Sekretariat Jenderal di Manado, Sulawesi Utara.

Menurut Bramantya, CTI dikembangkan untuk membentuk mekanisme kerja sama antarnegara yang memiliki tujuan dan pandangan yang sama mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan mempertahankan kesinambungan sumber daya alam laut di kawasa segitiga terumbu karang itu.

Hal tersebut juga dinilai selaras dengan arahan Presiden Jokowi yang dalam sejumlah kesempatan menyatakan bahwa ke depannya, bukan politik dan hukum yang akan menjadi penglima, tapi justru urusan pangan.

"Siapa yang punya pangan, dia yang mengendalikan," kata Presiden Jokowi saat orasi pada sidang terbuka dalam rangka "dies natalis" Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/9).

Menurut Presiden, ke depan seluruh negara akan berebut pangan, energi, dan air sehingga perlu disiapkan logistik yang memadai agar negara tidak mudah ditundukkan.

Kerja sama CTI

Sementara itu, Direktur Eksekutif Sekretariat Regional CTI-CFF Widi A Pratikno menyatakan, pihaknya antara lain menggelar CTI-CFF University Partnership Workshop on Program Development atau Workshop Pengembangan Program Kerjasama Universitas CTI-CFF untuk tahun 2017-2018.

Fokus dari program tersebut, ujar Wodo, adalah kepada pengembangan kapasitas, riset, dan pengabdian masyarakat termasuk masalah pendanaan kegiatan.

Sebanyak delapan Universitas ternama di bidang kelautan dan perikanan dari enam negara anggota CTI-CFF yakni Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Solomon Islands, dan Timor-Leste dan dua dari Australia turut serta secara aktif menyusun program kegiatan unggulan pada ketiga bidang dimaksud.

Program kerja yang dihasilkan dari pertemuan kerja ini diharapkan dapat menjadi sarana tukar menukar informasi, penyetaraan pengetahuan dan keterampilan di bidang konservasi kelautan, isu-isu global di bidang lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya antarlembaga universitas.

Widi juga menyatakan bahwa Indonesia perlu mengoptimalkan keanggotaan di CTI-CFF dengan cara menjadi penggerak kegiatan sekaligus memetik manfaat dari kerja sama tersebut.

Menurut dia, manfaat kerja sama itu antara lain baik dalam hal teknis maupun inisiatif yang berdampak langsung kepada perwujudan sektor perikanan berkelanjutan.

Apalagi untuk perikanan berkelanjutan, lanjutnya, Indonesia melalui KKP memiliki agenda pembangunan perikanan utama yaitu keberlanjutan, kesejahteraan, dan kedaulatan.

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, sesuai dengan Perpres No 85/2015, Komite Nasional CTI-CFF siap mengimplementasikan kesepakatan bersama organisasi tersebut di tingkat reginal, nasional, hingga lokal.

"Khususnya yang bersinggungan dengan kebijakan nasional di bidang perikanan berkelanjutan di wilayah perairan dan pesisir Indonesia," katanya.

Selain itu, masalah adaptasi perubahan iklim juga menjadi perhatian utama CTI-CFF, dengan harapan masyarakat yang tinggal dan hidup d wilayah pesisir dapat mengantisipasi perubahan iklim akibat pemanasan global yang sedang terjadi.

Sedangkan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin mengatakan, pihaknya adalah bagian dari Komite Nasional CTI-CFF yang khusus menangani masalah adaptasi perubahan iklim.

"Apa yang dijalankan oleh CTI-CFF selama dua tahun belakangan turut memberi sumbangsih pemikiran bagi solusi intervensi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia," kata Nur Masripatin.

500 jenis

Sebagaimana diketahui, CTI-CFF meliputi kawasan perairan yang mencakuo setidaknya habitat bagi 500 lebih jenis terumbu karang, 3000 jenis ikan serta menopang kehidupan bagi 120 juta manusia karena kaya sumber daya hayati.

Karena itu, tidak heran bila tidak hanya pemerintah, tetapi berbagai pihak lain seperti Dewan Adat Suku Maya Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, yang menyesalkan adanya aksi wisatawan menginjak-injak terumbu karang sebagaimana viral di media sosial, beberapa waktu lalu.

Ketua Dewan Adat Suku Maya Raja Ampat Kristian Thebu di Sorong, Sabtu (9/9), mengatakan, menjaga keindahan alam Raja Ampat tanggung jawab semua pihak termasuk wisatawan, bukan hanya pemerintah dan lembaga konservasi.

Namun sejauh ini, menurut dia, kesadaran masyarakat maupun wisatawan yang mengunjungi Raja Ampat untuk menjaga kelestarian terumbu karang masih jauh dari harapan.

Ia menjelaskan, kurangnya pelatihan bagi pemandu wisata Raja Ampat menjadi salah satu penyebab wisatawan seenaknya merusak terumbu karang saat melakukan aktivitas snorkeling dan diving.

Di sejumlah daerah, kalangan aktivis lingkungan menyesalkan kembali terulangnya perusakan terumbu karang seperti yang terjadi di perairan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, oleh kapal-kapal tongkang pengangkut batubara.

Deputi Indonesia Coralreef Action Network (I-Can) Amiruddin saat beraudiensi dengan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Senin (4/9) mengungkapkan bahwa luasan terumbu karang di Perairan Karimunjawa yang rusak akibat kapal tongkang saat ini lebih dari 1.660 meter persegi.

Sementara itu, pemerhati lingkungan Gabriel Mahal melaporkan dugaan kerusakan terumbu karang di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diakibatkan transportasi laut atau kapal pengangkut wisatawan.

Gabriel menuturkan sejumlah kapal yang beroperasi di Labuan Bajo merusak terumbu karang dan meresahkan warga sekitar.

Untuk itu, pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menyatakan berbagai program pelestarian terumbu karang harus melibatkan masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar kawasan perairan tersebut.

"Program konservasi ekosistem yang tidak melibatkan masyarakat hanya berujung sia-sia," katanya menegaskan.