JPU Buktikan Kwitansi Perjalanan Fiktif Kasus Korupsi

Ambon, 17/10 (Antara Maluku) - Jaksa penuntut umum Kejati Maluku membuktikan adanya kwitansi uang perjalanan dinas dalam kota yang fiktif dalam skandal korupsi dana grand design master plan E-Government dan penguatan jaringan web Maluku Pro.go.id tahun anggaran 2015.

Pembuktian JPU Irkhan Ohoiulun dan Ekar Hayer dilakukan dengan menghadirkan delapan saksi dari Dinas Kominfo Maluku dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim tipikor, Samsidar Nawawi didampingi Christina Tetelepta dan Bernard Panjaitan selaku hakim anggota di Ambon, Selasa.

Dari delapan orang saksi yang dihadirkan, lima diantaranya adalah pegawai negeri sipil, sedangkan tiga orang lainnya berstatus pegawai kontrak yang dihadirkan untuk memberikan keterangan atas terdakwa Ibrahim Sangaji.

Saksi Rita Tuhuteru mengaku menandatangani kwitansi untuk biaya perjalan dinas dalam daerah, dimana yang bersangkutan seharusnya berangkat ke kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah namun faktanya saksi tidak pernah turun ke lokasi.

Sedangkan Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi (Postel) Dinas Kominfo Maluku, Nuraeni Tuarita mengaku melakukan perjalanan dinas ke Kota Tual bersama Ana Salhuteru tetapi hanya dilakukan selama tiga hari.

"Harusnya perjalanan dinas empat hari, tetapi saya hanya tiga hari di Tual dan kelebihan uang perjalanan dinas satu hari telah dikembalikan kepada bendahara," akui saksi.

Dia juga mengaku awalnya tidak paham dengan proyek grand design master plan E-Gomernment karena baru dimutasikan ke Dinas Kominfo sebagai kepala bidang pada akhir tahun 2015.

Namun tujuan perjalan dinas untuk sosialisasi serta melakukan survei dan mengumpulkan data lapangan.

Saksi lainnya atas nama Aji Sangaji yang merupakan pegawai kontrak juga mengaku beberapa kali menandatangani kwitansi bukti penerimaan uang yang disodorkan Erny Sopalatu selaku PPTK serta Megy Lekatompessy sebagai bendahara.

"Yang saya tandatangani itu adalah kwitansi penerimaan gaji sebagai pegawai kontrak yang berkisar antara Rp3,3 juta hingga Rp,6 juta dan totalnya mencapai Rp14 juta," jelas saksi.

Namun dia tidak mengetahui kalau kwitansi yang ditandatangani adalah biaya perjalanan dinas dalam daerah, sebab saksi mengakui tidak pernah melakukan perjalan dinas untuk kegiatan survei dan pengumpulan data lapangan.