Para pakar kelautan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) telah menyusun konsep strategi dan rencana aksi Maluku sebagai lumbung ikan nasional, kata Kepala dinas  Kelautan dan Perikanan setempat, Poli Kayhattu.

"Tim pakar IPB yang dikoordinasikan  Prof. Dr.Ir.John Haluan, M.Sc telah mempresentasikannya di Ambon pada 9 Oktober 2010, selanjutnya akan dimantapkan dengan para pakar kelautan dan perikanan dari Universitas Pattimura sebelum disampaikan kepada pemerintah pusat," katanya ketika dikonfirmasi ANTARA, di Ambon, Selasa.

Poli mengatakan, penyusunan konsep tersebut menindaklanjuti pernyataaan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengungkapkan pemerintah mendukung penuh upaya masyarakat Maluku meningkatkan produksi ikan dan menjadi wilayah lumbung ikan nasional saat puncak "Sail Banda di Ambon pada 3 Agustus 2010.

"Jadi diharapkan pemerintah menindaklanjuti dukungan tersebut dengan mengalokasikan anggaran maupun program guna direalisasikan sesuai rencana pada 2011," ujarnya.

Maluku, menurut Poli, memiliki laut seluas 658.294,69 km2 atau 92,4 persen dari  wilayah 712.479,65 km2 dengan tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

WPP Laut Seram dan Teluk Tomini yang potensi diperkirakan 587.000 ton per tahun dodiminasi ikan pelajik kecil 378.800 ton per tahun, ikan pelajik besar 106.000 ton per tahun dan ikan demesal 83.000 ton per tahun dengan jumlah tangkapan diperbolehkan 469.500 ton per tahun.

WPP Laut Banda yang potensinya diperkirakan 248.400 ton per tahun didominasi ikan pelajik kecil 132.000 ton per tahun, ikan pelajik besar 104.100 ton per tahun dan ikan demersal 50.900 ton per tahun dengan jumlah tangkapan diperbolehkan 633.600 ton per tahun.

WPP Laut Arafura yang potensinya diperkirakan 792.100 ton per tahun didominasi ikan pelajik kecil 468.700 ton per tahun, ikan demersal 246.800 ton per tahun dan ikan pelajik besar 50.900 ton per tahun dengan jumlah tangkapan diperbolehkan 633.600 ton per tahun.

"Pengelolaannya diarahkan untuk mengatasi angka kemiskinan kemiskinan yang pada 2009 masih 28,23 persen dari 1,3 juta jiwa penduduk tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota meliputi 73 kecamatan, 872 desa dan 34 kelurahan," kata Poli.

Inpres

Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu pada kesempatan lain mengatakan, Pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku membutuhkan adaya instruksi presiden (inpres) untuk merealisasi daerah ini menjadi lumbung ikan nasional.

"Kami sedang menyiapkan permohonan untuk disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, DPR  serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad sebagai komitmen pemerintah mendukung Maluku menjadi lumbung ikan nasional," katanya.

Gubernur mengemukakan Maluku membutuhkan inpres untuk merealisasikan lumbung ikan nasional dengan pertimbangan pemanfaatan maupun pengelolaan sumberdaya hayati laut tersebut di daerah ini dihadapkan masalah terbatasnya armada penangkapan, rendahnya penguasaan teknologi, jangkauan operasi penangkapan ikan dekat dengan pantai dan sumber daya manusia relatif terbatas.

Selain itu kurangnya kemitraan, pendapatan nelayan rendah, kurangnya modal usaha serta implementasi kebijakan - kebijakan dari pemerintah kurang tepat sasaran.

"Bila inpres diterbitkan, maka terbuka peluang besar memanfaatkan potensi lestari ikan Maluku sebanyak 1,6 juta ton per tahun bisa dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menekan tingkat kemiskinan yang pada 2009 masih 28,23 persen dari 1,3 juta jiwa penduduk," ujar Gubernur.

Karel Albert Ralahalu menambahkan, Maluku juga memiliki potensi rumput laut, mutiara, udang maupun sumber daya hayati laut lainnya bernilai ekonomis.

Sebelumnya  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemerintah mendukung penuh upaya masyarakat Maluku meningkatkan produksi ikan dan menjadi wilayah lumbung ikan nasional.

"Potensi perikanan di Maluku sebanyak 1,64 juta ton per tahun, ini potensi besar untuk kesejahteraan.  Saya dukung gerakan Maluku menjadi lumbung ikan nasional," kata Presiden.

Presiden mengatakan, bentangan laut di wilayah perairan Maluku yang luasnya 600 ribu kilometer persegi menyimpan kekayaan laut luar biasa besar baik berupa sumber daya perikanan maupun pertambangan.

Kekayaan tersebut, menurut Presiden, merupakan modal besar bagi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Saya instruksikan untuk memberi bantuan sekaligus membangun sektor kelautan dan perikanan," katanya.

Editor:
COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Kirim Komentar