Pengamat: NTT Tidak Berhak Atas Blok Masela

Kupang (Antara Maluku) - Pengamat hukum laut dari Universitas Nusa Cendana Kupang DW Tadeus SH MHum mengatakan, Nusa Tenggara Timur tidak berhak mendapatkan hak partisipasi (participating interest) atas pengelolaan minyak dan gas bumi di Blok Masela.

"Itu teritorinya Maluku, meski Blok Masela yang terletak di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku itu pernah menjadi bagian dari Residence Timor 1925 di bawah wilayah administratif NTT," kata Tadeus ketika dihubungi dari Kupang, Rabu, terkait dengan keinginan NTT untuk mendapatkan "participating interest" dari Blok Masela.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya, belum lama ini mengatakan, ia sedang berjuang agar pemerintah pusat memberikan restu dan jatah dari pengelolaan minyak dan gas bumi di Blok Masela, karena letaknya hanya sekitar 200 kilometer dari daratan NTT.

Menurut dia, NTT berhak berjuang untuk mendapatkan hak partisipasi tersebut karena posisi Blok Marsela berada di luar yuridiksi Provinsi Maluku dan NTT.

Tadeus yang tengah menyelesaikan studi doktornya di bidang hukum laut internasional di Universitas Padjajaran Bandung itu mengatakan yang berhak mendapatkan "partisipating interest" dari Blok Masela adalah pemerintah dan rakyat Maluku.

"Mereka lebih berpeluang untuk mendapatkan hak partisipasi tersebut, karena berada dalam teritori Provinsi Maluku," kata Tadeus dan mengharapkan pemerintah NTT untuk lebih konsentrasi pada persoalan pencemaran minyak mentah (crude oil) di Laut Timor yang berdampak langsung terhadap rakyat NTT yang berada di pesisir.

"Masalah ini yang harus diperjuangkan, bukan hak partisipasi atas Blok Masela yang jelas-jelas merupakan wewenangnya Provinsi Maluku," katanya dan menambahkan pencemaran minyak di Laut Timor terjadi akibat meledaknya sumur minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009.

Menurut Tadeus, kasus pencemaran minyak di Laut Timor itu masih menyisahkan beribu masalah bagi rakyat NTT yang bermukim di wilayah pesisir yang harus diperjuangkan dan dituntaskan oleh Pemerintah Provinsi NTT bersama perusahaan pencemar, PTTEP Australasia.

"Saya pikir persoalan pencemaran ini yang lebih pas diperjuangkan oleh Pemerintah Provinsi NTT ketimbang hak partisipasi migas di Blok Masela," katanya.

Secara terpisah, Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu mengisyaratkan bahwa hak partisipasi (participating interest) masyarakat dan pemerintah setempat dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Blok Masela--perbatasan antara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya--diperkirakan mencapai sekitar 10 persen.

Ralahalu mengatakan, untuk melaksanakan hak partisipasi 10 persen itu, pihaknya telah membentuk PT Maluku Energy sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelolanya.

Blok Masela itu dikelola oleh sebuah perusahaan eksplorasi minyak dari Jepang "Inpex" dengan nilai investasi sekitar 19,5 miliar dolar AS atau mendekati sekitar Rp170 triliun, dan akan beroperasi pada 2012.

CEO Inpex Corporation Toshiaki Kitamura telah melaporkan perkembangan pembangunan lapangan gas Abadi di Blok Masela kepada Wakil Presiden Boediono beberapa waktu lalu.

Inpex disetujui untuk membangun terminal terapung untuk menyedot gas dan langsung untuk diubah menjadi LNG di Blok Masela yang terletak di Laut Arafuru, wilayah perairan Indonesia yang berada antara Australia dan Papua Nugini.

Kapasitas lapangan gas ini bisa menghasilkan 2,5 juta matrix ton per tahun. Lapanan gas ini selain menghasilkan gas, juga minyak 8.400 barrel per hari. Diperkirakan lapangan gas ini akan mulai beroperasi pada awal 2012.