Jaksa Tidak Perlu Tunduk Pada Putusan PN

Ambon (Antara Maluku) - Kejaksaan Tinggi Maluku tidak perlu tunduk terhadap putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Ambon yang mengabulkan permohonan akta non executable (tidak dapat dieksekusi) terhadap Bupati non aktif Kabupaten Kepulauan Aru, Teddy Tengko.

"Nampaknya ada kejanggalan hukum, dimana sebuah penetapan PN oleh hakim tunggal bisa membatalkan putusan Mahkamah Agung yang notabene merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam negara, sehingga ini sangat luar biasa," kata pengamat hukum Universitas Pattimura, G. Leasa di Ambon, Jumat.

Menurut dia, secara hirarkis PN berada di bawah Pengadilan Tinggi dan yang terakhir adalah Mahkamah Agung, sehingga tidak mungkin pengadilan tingkat pertama bisa mengeluarkan penatapan lewat hakim tungal untuk menganulir keputusan dari sebuah lembaga peradilan yang lebih tinggi dan lebih kuat sifatnya.

Leasa juga menyatakan, tidak diketahui secara pasti apakah permohonan non executable yang diajukan kuasa hukum Teddy Tengko, Prof. Yusril Ihza Mahendra pada 3 September 2012 ke PN Ambon itu sifatnya perdata, pidana atau administrasi.

"Tidak jelas pula apakah pihak kejaksaan hadir dalam proses persidangan tersebut hingga berakhir dengan keluarnya sebuah penetapan PN atau tidak. Jadi jaksa tidak perlu mematuhinya," katanya.

Menurut Leasa, putusan PN berupa penepatan akta yang membatalkan keputusan MA nomor 161 K/Pid. Sus/2012 tertanggal 12 April 2012 ini merupakan kasus yang baru pernah terjadi di tanah air sehingga memerlukan sebuah diskusi yang panjang untuk membahas persoalan tersebut.

"Memang benar, dalam pengajuan permohonan non executable itu kuasa hukum Teddy Tengko menggunakan pendapat sejumlah pakar hukum sebagai referensi, tapi apakah bisa dijadikan sebagai dasar bagi hakim tunggal di PN untuk menganulir sebuah keputusan MA," tandas  Leasa, yang juga mantan Dekan Fakultas Hukum Unpatti.

Ia berpendapat, yang bisa membatalkan putusan MA hanyalah lembaga itu sendiri, yang memang punya kewenangan untuk melakukannya, dan dari aspek hukum putusan hakim tunggal PN Ambon itu lemah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

"Artinya, setiap orang bisa meminta pembatalan sebuah keputusan (Vernietigbaar) tapi ditujukan kepada lembaga yang mana. Apakah permohonan membatalkan eksekusi ini harus dilakukan pemohon kepada MA yang mengeluarkan putusan eksekusi atau ke PN lewat hakim tunggal yang mengeluarkan penetapan pembatalan eksekusinya," katanya.

"Saya kira PN Ambon terlalu keburu mengeluarkan penetapan dan kebijakan ini tidak jelas masuk kategori terobosan hukum atau kevakuman hukum. Pasal 197 ayat (1) huruf K yang dipersoalkan pemohon pun perlu diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi," tambahnya.