DPRD Maluku Godok Ranperda Penyelenggaraan Haji

Ambon (Antara Maluku) - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat D aerah Maluku saat ini sedang menggodok sebuah rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji.

"Bila ranperda ini sudah rampung dan diusulkan sampai ke pemerintah pusat untuk disetujui dan kemudian ditetapkan menjadi Perda, maka Maluku merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memiliki peraturan seperti ini," kata ketua komisi D DPRD Maluku Sabtu Ohoirat, di Ambon, Jumat.

Menurut dia, komisi juga telah melakukan rapat koordinasi dengan Kanwil Kemenag maupun Majelis Ulama Indonesia Maluku untuk mendapatkan lebih banyak masukan dan informasi dalam melengkapi ranperda tersebut.

Rapat dengar pendapat tidak hanya dilakukan dengan Kanwil Kemenang provinsi maupun MUI setempat sebagai narasumber, namun akan dilanjutkan juga dengan stakeholder lain selaku pihak-pihak yang mempunyai kepedulian terhadap upaya penyelenggaraan ibadah haji.

Ohoirat mengatakan, semua pihak terkait penyelenggaraan ibadah haji akan diundang untuk melakukan rapat dengar pendapat, karena mereka punya pengetahuan serta kompetensi yang dapat membantu komisi dalam meramu ranperda tersebut menjadi sebuah payung hukum.

"Mudah-mudahan ranperda itu bila sudah ditetapkan sebagai peraturan dapat memenuhi seluruh harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan jamaah haji Maluku," katanya.

Ia menambahkan, penggodokan ranperda itu bertujuan memperbaiki sistem penyelenggaraan ibadah haji. Isinya mengatur tentang tatacara penyelenggaran ibadah, memuat hak-hak dan kewajiban setiap jamaah dan, kalau memungkinkan, akan dibentuk Komisi Pengawasan Penyelengaraan Haji (KPPH).

"Pada tingkat pusat, komisi seperti ini sudah ada tapi di seluruh provinsi belum dibentuk. Karena itu, dengan adanya penggodokan ranperda ini kemungkinan akan dibentuk juga komisi pengawasan di tingkat Provinsi Maluku," ujar Sabtu Ohoirat.